Dinas Pendidikan (Dispen) Kabupaten Puilau Taliabu (Pultab) Maluku Utara (Malut) kembali disorot Aliansi Pemuda Peduli Perubahan Taliabu (AP2T) menyoroti berbagai problem yang terjadi di Dinas Pendidikan (Dispen) Pulau Taliabu.
Pasalnya, AP2T menilai persoalan yang melekat di Dispen ini sangat berpengaruh terhadap representatif buruk bagi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Sehingga mereka menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Dispen, Selasa (17/9/2024) kemarin.
Mereka menyoroti terkait dugaan penggunaan ijazah palsu mantan kepala dinas pendidikan yakni Citra Puspasari Mus (CPM), dugaan pengunaan ijazah palsu di 20 orang kepala dinas, dugaan pemotongan Dana BOS 15% di 122 sekolah, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 yang tak kunjung cair.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, Haruna Masuku, melalui La Utu Samiru selaku pelaksana tugas Kepala Dinas dihadapan masa aksi siang itu mengatakan, dirinya tidak tahu keberadaan Haruna Masuku.
“Saya hanya di percayakan menjalankan tugas harian karena pak kadis sedang melaksanakan tugas luar kantor, saya tidak tahu pak kadis menjalankan tugas dimana, apakah di Bobong sini ataukah diluar bobong,” kata La Utu Samiru.
Hal yang sama dikatakan Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, Armin Umakaapa saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya bahwa kadis pendidikan saat ini tidak berada di Bobong.
“Pak kadis tidak sampaikan ke pak Utu Samiru, kalau beliau bertugas ke luar, jadi pak Utu tidak tahu, yang jelas itu pak kadis saat ini sedang menjalankan tugas di luar daerah,” ucapnya.
Ketika disentil terkait dugaan pemotongan Dana Bos yang juga merupakan salah satu isu tuntutan masa aksi siang itu. Armin mengaku pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan Dana BOS, bahkan ia nekat pasang badan untuk di gantung di Tugu Bobong jika terbukti telah melakukan pemotongan Dana Bos.
” Iya, saya siap digantung, jika terbukti saya siap. Kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa tidak ada pemotongan Dana Bos. Jika ada oknum oknum yang sengaja melakukan itu maka kami akan panggil staf atau siapapun yang sengaja memotong, jadi kalau ada Kepsek yang mengaku kita akan panggil untuk mencaritahu itu,” jelasnya.
Sekedar diketahui, Selain berunjuk rasa pada dinas pendidikan, A2PT juga menggelar aksi di depan kantor KPU, Bawaslu, Polres, dan Kejari Bobong. (****)